BGN Catat Anggaran MBG Terserap Rp139,77 Triliun, Sisa Rp79 Triliun hingga Akhir 2026

Jakarta, 18 September 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September. Nilai tersebut setara dengan 63,89 persen dari pagu MBG sebesar Rp218,77 triliun. Dengan capaian itu, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi dan tersedia untuk mendukung pelaksanaan program hingga akhir tahun. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Selain mengejar realisasi anggaran, BGN menyatakan terus melakukan pembenahan tata kelola agar penyaluran program semakin tepat sasaran. Kualitas pelayanan kepada penerima manfaat juga menjadi salah satu aspek yang diperkuat seiring perluasan pelaksanaan MBG.

Anggaran MBG merupakan bagian terbesar dari Program Pemenuhan Gizi Nasional yang dikelola BGN pada tahun anggaran 2026. Setelah dilakukan penajaman belanja, total pagu BGN tercatat sebesar Rp229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, Program Pemenuhan Gizi Nasional memperoleh alokasi Rp221,30 triliun, sedangkan Program Dukungan Manajemen mendapatkan Rp8,45 triliun. Khusus dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebesar Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk MBG. Sementara Rp2,53 triliun atau 1,14 persen digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam bidang pemenuhan gizi. Komposisi tersebut menunjukkan besarnya porsi MBG dalam struktur belanja BGN sepanjang tahun ini.

Sebelum dilakukan penajaman belanja, BGN mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun. Angka itu sebelumnya terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun. Setelah penyesuaian dilakukan, total pagu menjadi Rp229,75 triliun dengan perubahan pada sejumlah komponen belanja. Pemerintah kemudian memusatkan sebagian besar anggaran pemenuhan gizi pada pelaksanaan MBG. Penyesuaian tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan tata kelola program yang menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. BGN juga terus melakukan evaluasi agar penggunaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari pagu Rp229,75 triliun. Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat sebesar 63,89 persen, sementara Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai berada pada tingkat 64,33 persen. Belanja barang tercatat telah terealisasi sebesar 63,82 persen, sedangkan belanja modal mencapai 71,03 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa penyerapan berlangsung pada berbagai komponen kegiatan BGN, bukan hanya belanja langsung untuk penyediaan makanan. Pengelolaan anggaran hingga akhir tahun akan menjadi penting mengingat masih terdapat sisa waktu untuk menyelesaikan berbagai target program.

Dari sisi penerima manfaat, pelaksanaan MBG juga terus mengalami perluasan sepanjang 2026. Berdasarkan data hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut setara dengan 76,45 persen dari target sebanyak 74,56 juta penerima. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta orang dari sasaran penerima yang ditetapkan. BGN menjelaskan bahwa tanggal pemutakhiran data penerima manfaat berbeda dengan tanggal realisasi anggaran karena mengikuti siklus sinkronisasi data bulanan. Pemisahan waktu pencatatan tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas penyajian data program.

Besarnya jumlah penerima membuat pengelolaan MBG membutuhkan kesiapan layanan yang konsisten di berbagai daerah. Penambahan penerima tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan makanan secara rutin. Kapasitas dapur, ketersediaan bahan pangan, tenaga kerja, sistem distribusi, serta pengawasan keamanan pangan menjadi bagian yang harus berjalan secara bersamaan. Perluasan yang terlalu cepat tanpa kesiapan operasional dapat meningkatkan risiko terhadap kualitas layanan. Karena itu, BGN menempatkan pembenahan tata kelola sebagai bagian dari proses memperluas jangkauan program. Penyerapan anggaran dengan demikian perlu berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas dan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

BGN juga melakukan penajaman terhadap penerima manfaat agar program semakin tepat sasaran. Evaluasi diperlukan karena MBG dijalankan dalam skala nasional dengan karakter wilayah dan kondisi satuan pendidikan yang berbeda-beda. Data penerima harus terus diperbarui agar anggaran benar-benar digunakan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, kesiapan SPPG perlu dipastikan sebelum pelayanan diperluas ke lebih banyak penerima. Penguatan tata kelola tersebut menjadi semakin penting ketika realisasi anggaran telah mencapai lebih dari separuh pagu yang tersedia. Sisa anggaran sekitar Rp79 triliun akan digunakan untuk melanjutkan penyaluran MBG hingga penghujung tahun anggaran 2026.

Penyerapan anggaran MBG juga perlu dilihat bersama target pelayanan karena tingginya realisasi keuangan tidak secara otomatis menggambarkan seluruh kualitas pelaksanaan program. Pemerintah harus memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, serta sampai kepada penerima sesuai jadwal. Sistem pengawasan menjadi penting karena program berlangsung setiap hari dan melibatkan rantai pasok pangan dalam skala sangat besar. Kesiapan bahan baku dan distribusi juga dapat berbeda antara kawasan perkotaan dengan wilayah terpencil. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang dapat menyesuaikan karakter setiap daerah. Evaluasi berkala diperlukan agar persoalan yang ditemukan dapat segera diperbaiki tanpa menghambat pelayanan secara keseluruhan.

Besarnya anggaran yang masih tersedia hingga akhir tahun memberikan ruang bagi BGN untuk melanjutkan ekspansi sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan. Namun, penggunaan sisa anggaran tetap perlu mengikuti prinsip akuntabilitas dan kebutuhan riil program. Penyerapan bukan menjadi satu-satunya ukuran karena setiap pengeluaran harus menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi. Penguatan sistem data dapat membantu pemerintah menghubungkan jumlah penerima, kebutuhan anggaran, kapasitas SPPG, dan realisasi pelayanan di setiap wilayah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi biaya dan mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian tambahan. Dengan jumlah penerima mencapai puluhan juta orang, pengelolaan berbasis data menjadi semakin penting untuk menjaga konsistensi program.

Realisasi Rp139,77 triliun hingga pertengahan September menunjukkan MBG telah menjadi salah satu program pemerintah dengan skala anggaran dan penerima manfaat yang sangat besar pada 2026. Dari pagu Rp218,77 triliun, sekitar 63,89 persen telah digunakan, sementara sekitar Rp79 triliun masih tersedia untuk pelaksanaan hingga akhir tahun. Pada saat yang sama, jangkauan penerima per akhir Agustus telah mencapai 56,99 juta orang dari target 74,56 juta penerima. BGN kini menghadapi pekerjaan untuk melanjutkan perluasan layanan sekaligus memastikan kualitas dan ketepatan sasaran tetap terjaga. Pembenahan tata kelola, kesiapan SPPG, pengawasan pangan, serta akurasi data akan menjadi bagian penting dalam penggunaan sisa anggaran. Capaian hingga akhir tahun nantinya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terserap, tetapi juga oleh kemampuan program memberikan layanan gizi secara aman, konsisten, dan sesuai sasaran.