Harpelnas 2026, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Turun Langsung Layani Peserta di Surakarta

Surakarta, 3 September 2026 – Peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 dimanfaatkan jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk mendekatkan pelayanan kepada peserta sekaligus mendengarkan langsung pengalaman para pekerja dalam mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat turun langsung memberikan pelayanan kepada peserta ketika mengunjungi Kantor Cabang Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu pelayanan yang diberikan berkaitan dengan peserta yang sedang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), sehingga pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dapat melihat langsung proses pelayanan yang diterima masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan mengenai kualitas layanan dari perspektif peserta. Saiful berdialog dengan pekerja yang datang ke kantor cabang dan mendengarkan pengalaman mereka selama menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Interaksi secara langsung dinilai penting karena kebutuhan setiap pekerja dapat berbeda berdasarkan jenis pekerjaan, kondisi ekonomi, dan risiko yang dihadapi. Momentum Harpelnas juga digunakan untuk memperkuat komitmen agar pelayanan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi mampu memberikan manfaat nyata ketika pekerja menghadapi risiko sosial maupun ekonomi.

Harpelnas diperingati setiap 4 September dan pada 2026 BPJS Ketenagakerjaan mengusung tema “Proaktif Melayani, Memberdayakan Secara Berkelanjutan dan Menciptakan Nilai yang Melampaui Perlindungan”. Tema tersebut menggambarkan upaya lembaga untuk memperluas pendekatan pelayanan sehingga tidak hanya memberikan perlindungan ketika risiko kerja terjadi. Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi turun ke berbagai kantor pelayanan untuk bertemu peserta serta mengetahui secara langsung kebutuhan pekerja. Kehadiran pimpinan di kantor cabang juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi proses pelayanan yang sehari-hari menjadi titik kontak utama antara BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat. Saiful menilai pelayanan yang baik harus terus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pekerja dan perkembangan teknologi. Digitalisasi memang membuat berbagai layanan dapat dilakukan tanpa datang ke kantor, tetapi pelayanan tatap muka tetap dibutuhkan untuk kasus tertentu maupun peserta yang memerlukan pendampingan. Karena itu, pengembangan layanan fisik dan digital perlu berjalan secara bersamaan agar akses perlindungan dapat menjangkau kelompok pekerja dengan karakter yang beragam. Pendekatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari transformasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kunjungannya di Surakarta, Saiful tidak hanya melihat proses pelayanan dari sisi manajemen, tetapi ikut berinteraksi dengan peserta yang sedang mengurus haknya. Proses klaim JHT menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian karena program tersebut memiliki hubungan langsung dengan tabungan pekerja selama masa kepesertaan. Peserta membutuhkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, proses verifikasi, hingga tahapan pencairan agar klaim dapat diselesaikan tanpa hambatan. Interaksi langsung memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk mengetahui bagian pelayanan yang sudah berjalan baik maupun aspek yang masih dapat disederhanakan. Pengalaman peserta kemudian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki prosedur di kantor cabang maupun kanal digital. Saiful juga menekankan pentingnya pelayanan yang cepat tanpa mengurangi akurasi dan keamanan dalam proses verifikasi. Hal tersebut diperlukan karena dana jaminan sosial harus disalurkan kepada peserta yang memang memiliki hak sesuai ketentuan. Kecepatan, kepastian, kemudahan, dan keamanan menjadi unsur yang harus berjalan bersamaan dalam pelayanan kepada pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan juga menggunakan momentum Harpelnas untuk mendorong pemberdayaan pekerja, khususnya mereka yang telah menerima manfaat program. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah memberikan ruang kepada penerima manfaat agar tetap produktif dan memiliki kesempatan meningkatkan kondisi ekonominya. Perlindungan jaminan sosial pada dasarnya berfungsi menjaga pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun memasuki masa tua. Namun, manfaat tersebut dapat memberikan dampak lebih luas apabila diikuti program yang membantu penerima kembali menjalankan aktivitas produktif. Pendekatan semacam ini terutama relevan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan proses pemulihan sebelum kembali bekerja. Program Return to Work menjadi salah satu contoh bagaimana perlindungan dapat dihubungkan dengan proses rehabilitasi serta kembalinya pekerja ke dunia kerja. BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan manfaat tidak berhenti ketika klaim dibayarkan, tetapi dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi peserta dan keluarganya. Konsep tersebut menjadi bagian dari pesan utama yang dibawa dalam Harpelnas tahun ini.

Perhatian terhadap pekerja informal atau Bukan Penerima Upah juga menjadi bagian penting dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelompok ini mencakup berbagai profesi seperti pedagang, pengemudi transportasi, petani, nelayan, pekerja kreatif, pekerja lepas, dan berbagai pekerjaan mandiri lainnya. Berbeda dengan pekerja formal yang kepesertaannya biasanya didaftarkan perusahaan, pekerja mandiri perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dan membayar iuran perlindungannya sendiri. Kondisi tersebut membuat edukasi mengenai manfaat jaminan sosial menjadi sangat penting. Banyak pekerja baru memahami nilai perlindungan setelah mengalami kecelakaan atau risiko lain yang berdampak terhadap kemampuan memperoleh penghasilan. Padahal, perlindungan idealnya sudah dimiliki sebelum risiko terjadi sehingga pekerja dan keluarganya mempunyai jaring pengaman. BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, perusahaan, serta berbagai organisasi untuk memperluas kepesertaan kelompok tersebut. Harpelnas menjadi kesempatan untuk kembali mengingatkan bahwa risiko kerja dapat dialami siapa saja tanpa memandang apakah seseorang bekerja pada perusahaan atau menjalankan pekerjaan secara mandiri.

Digitalisasi pelayanan juga terus dikembangkan melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO yang memberikan akses terhadap berbagai informasi dan layanan kepesertaan. Melalui kanal digital, peserta dapat memeriksa saldo, melakukan pengkinian data, memperoleh informasi program, serta mengakses sejumlah layanan tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang. Pemanfaatan teknologi membantu mengurangi antrean dan memberikan fleksibilitas bagi pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung. Namun, pengembangan sistem digital tetap membutuhkan peningkatan literasi agar seluruh kelompok peserta mampu menggunakannya secara efektif. Sebagian pekerja masih membutuhkan bantuan ketika melakukan pengkinian data atau memahami prosedur layanan tertentu. Kantor cabang karena itu tetap memiliki fungsi sebagai pusat pendampingan sekaligus tempat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani sepenuhnya melalui kanal digital. BPJS Ketenagakerjaan berupaya membangun pelayanan yang terintegrasi sehingga peserta dapat berpindah antara kanal daring dan tatap muka tanpa mengalami perbedaan informasi. Pengalaman peserta dalam menggunakan kedua kanal tersebut menjadi salah satu bahan penting untuk menentukan pengembangan layanan berikutnya.

Peringatan Harpelnas juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas komunikasi petugas ketika berhadapan langsung dengan peserta. Pelayanan jaminan sosial memiliki karakter berbeda dengan transaksi komersial biasa karena sebagian peserta datang ketika sedang menghadapi situasi sulit. Peserta yang mengajukan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, atau manfaat lainnya dapat berada dalam kondisi emosional karena baru mengalami risiko yang memengaruhi dirinya maupun anggota keluarga. Dalam situasi tersebut, kejelasan informasi dan empati petugas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan. Proses administrasi yang sebenarnya sederhana dapat terasa berat apabila peserta tidak memahami tahapan atau dokumen yang dibutuhkan. Sebaliknya, penjelasan yang mudah dipahami dapat memberikan kepastian kepada peserta mengenai hak dan proses yang harus dijalani. Karena itu, peningkatan kemampuan petugas tidak hanya menyangkut penguasaan sistem dan peraturan, tetapi juga cara berkomunikasi dengan masyarakat. Kehadiran jajaran pimpinan di kantor cabang memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana standar tersebut diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja. Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja sementara waktu, pendapatan keluarga dapat terganggu apabila tidak terdapat perlindungan. Risiko menjadi lebih besar apabila pekerja yang mengalami kecelakaan merupakan sumber penghasilan utama keluarga. Perlindungan yang diberikan melalui program jaminan sosial dapat membantu membiayai perawatan sekaligus memberikan manfaat sesuai ketentuan selama peserta menghadapi risiko. Dalam kasus kematian, manfaat yang diberikan kepada ahli waris juga memiliki fungsi membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan ekonomi setelah kehilangan pencari nafkah. Sementara JHT memberikan akumulasi manfaat yang dapat digunakan peserta ketika memenuhi ketentuan pencairan. Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan melengkapi perlindungan terhadap risiko lain yang dapat muncul sepanjang perjalanan seseorang di dunia kerja. Keseluruhan program tersebut membuat kualitas pelayanan menjadi penting karena manfaat baru benar-benar terasa ketika peserta dapat mengakses haknya dengan mudah dan tepat waktu.

Selain pelayanan, peningkatan cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Indonesia memiliki jumlah pekerja yang sangat besar dengan karakter pekerjaan yang semakin beragam, termasuk perkembangan ekonomi digital dan pekerjaan berbasis platform. Sebagian pekerja tidak memiliki hubungan kerja konvensional dengan satu perusahaan sehingga mekanisme perlindungannya membutuhkan pendekatan berbeda. Pekerja informal juga tersebar hingga wilayah pedesaan dan daerah dengan akses layanan yang tidak selalu sama dengan kota besar. Kondisi tersebut membuat strategi perluasan kepesertaan tidak dapat hanya mengandalkan kantor cabang. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai ekosistem pekerjaan diperlukan untuk mendekatkan pendaftaran serta pembayaran iuran kepada masyarakat. Edukasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar pekerja memahami bahwa jaminan sosial merupakan perlindungan terhadap risiko, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan semakin luasnya kepesertaan, lebih banyak keluarga pekerja diharapkan memiliki perlindungan ketika menghadapi situasi yang dapat mengganggu pendapatan.

Harpelnas 2026 juga menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendengar kritik dan masukan secara langsung. Pengalaman peserta dapat memberikan gambaran yang tidak selalu terlihat melalui laporan statistik maupun indikator kinerja pelayanan. Keluhan mengenai waktu tunggu, kejelasan informasi, kemudahan dokumen, akses aplikasi, maupun komunikasi petugas dapat menjadi bahan perbaikan apabila ditangani secara sistematis. Pada saat yang sama, pengalaman positif peserta dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik pelayanan yang efektif dan diterapkan secara lebih luas di kantor lainnya. Budaya mendengarkan pelanggan menjadi penting bagi lembaga yang melayani jutaan pekerja dengan kebutuhan berbeda. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan teknologi dan karakter dunia kerja akan terus menghasilkan kebutuhan pelayanan baru. BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan sistem yang dikembangkan tetap mudah digunakan oleh pekerja dari berbagai tingkat pendidikan dan kemampuan digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan peserta terhadap sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kehadiran Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat yang melayani langsung peserta di Kantor Cabang Surakarta menjadi gambaran pendekatan yang ingin ditekankan dalam peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026. Pelayanan langsung memungkinkan pimpinan melihat pengalaman peserta secara nyata sekaligus memahami tantangan yang dihadapi petugas di garis depan. Momentum tersebut juga digunakan untuk menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan harus berkembang dari sekadar perlindungan menjadi instrumen yang membantu pekerja mempertahankan keberlangsungan hidup dan produktivitas. Penguatan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan tatap muka, perluasan kepesertaan pekerja informal, serta pemberdayaan penerima manfaat menjadi bagian dari agenda yang terus dikembangkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan standar pelayanan yang baik dapat dirasakan secara konsisten oleh peserta di seluruh wilayah Indonesia. Perbaikan sistem harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan petugas dan penyederhanaan prosedur sehingga manfaat dapat diterima secara cepat serta tepat sasaran. Harpelnas menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengingatkan bahwa kualitas penyelenggaraan jaminan sosial pada akhirnya diukur dari pengalaman nyata pekerja ketika membutuhkan perlindungan. Melalui pendekatan yang lebih proaktif dan dekat dengan peserta, BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kepercayaan sekaligus memperluas manfaat perlindungan bagi pekerja dan keluarga mereka.