Nusron Wahid Hormati Proses KPK, Enggan Banyak Komentar soal Dugaan Korupsi di ATR/BPN

Jakarta, 22 September 2026 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak banyak memberikan komentar ketika kembali ditanya mengenai dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya. Seusai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2026, Nusron menegaskan sikapnya tetap sama seperti pernyataan sebelumnya, yakni menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan Kementerian ATR/BPN akan mengikuti proses yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ketika wartawan terus mengajukan pertanyaan mengenai evaluasi internal setelah mencuatnya perkara itu, Nusron meminta diberikan ruang untuk meninggalkan lokasi. Pernyataan tersebut muncul di tengah berlanjutnya penyidikan dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Nusron sebelumnya telah menyampaikan bahwa kementeriannya akan bersikap kooperatif dan membantu KPK dalam proses penyidikan. Pada Jumat, 18 September, ia mengatakan menghormati langkah aparat penegak hukum dan berharap perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan pertanahan. Menurut Nusron, perbaikan internal diperlukan agar tata kelola kantor pertanahan semakin transparan dan akuntabel. Ketika ditanya mengenai penyebutan namanya dalam perkembangan perkara, ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada KPK. Nusron juga menegaskan penyidikan merupakan kewenangan lembaga antirasuah sehingga perkembangan perkara harus mengikuti hasil pemeriksaan resmi.

Dalam kesempatan terpisah pada hari yang sama, Nusron mengaku tidak mengetahui secara rinci duduk perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan HGB tersebut. Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya sempat menghilang dari publik setelah kasus mencuat. Meski demikian, Nusron tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi perkara maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengannya. Sikap yang disampaikan tetap berfokus pada penghormatan terhadap penyidikan KPK. Hingga perkembangan terbaru, tidak ada keterangan resmi yang menyatakan Nusron berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menyebut empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, sementara dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang berjalan.

Penyidik kemudian memperluas pemeriksaan dengan melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 17 September. Ruangan Lampri menjadi salah satu lokasi yang diperiksa, bersama ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi. Sejumlah ruangan direktorat yang dinilai berkaitan dengan perkara juga menjadi sasaran penyidik. KPK pada saat itu menegaskan ruang kerja Nusron tidak termasuk lokasi yang digeledah. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari barang bukti dan informasi yang dapat membantu penyidik menelusuri rangkaian dugaan transaksi dalam perkara HGB.

Penyidikan berlanjut dengan penggeledahan rumah Lampri di Bekasi pada 18 September. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menemukan petunjuk yang disebut berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam perkara yang sedang ditangani. KPK masih mendalami hubungan antara pihak pemberi, penerima, maupun perantara dalam proses pengurusan HGB yang menjadi objek penyidikan. Sejumlah transaksi dan komunikasi antarpihak juga menjadi bagian yang ditelusuri untuk mengetahui bagaimana dugaan praktik suap berlangsung. Karena penyidikan masih berjalan, konstruksi lengkap perkara serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian KPK.

Di tengah penyidikan tersebut, Nusron mempertahankan sikap bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum. Ia juga berharap kasus yang sedang ditangani dapat menjadi dorongan untuk mempercepat pembenahan sistem pelayanan pertanahan di lingkungan kementeriannya. Sementara itu, KPK masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dan aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan HGB. Status hukum setiap pihak tetap harus didasarkan pada proses penyidikan serta bukti yang diperoleh lembaga antirasuah. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, tersangka, barang bukti, serta temuan penyidik dari rangkaian penggeledahan yang telah dilakukan.