
Jakarta, 9 Agustus 2025 – PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di seluruh Indonesia akan dalam kondisi aman dan stabil menjelang serta selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2025. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran proses demokrasi, mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara di seluruh wilayah.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menyiapkan rencana operasi khusus untuk menjaga keandalan pasokan listrik di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS), kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pusat data rekapitulasi. “Kami akan mengoperasikan posko siaga 24 jam dan menempatkan tim teknis di titik-titik strategis demi mencegah gangguan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/8).
PLN juga memastikan ketersediaan cadangan daya nasional dalam posisi surplus sebesar 4.500 megawatt, sehingga cukup untuk mengantisipasi lonjakan beban listrik saat pemilu. Selain itu, 1.200 unit genset portabel dan 500 unit UPS (Uninterruptible Power Supply) telah disiapkan untuk lokasi-lokasi vital sebagai antisipasi jika terjadi gangguan mendadak.
Khusus di daerah rawan bencana seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Kalimantan, PLN akan menempatkan tim reaksi cepat yang siap bergerak dengan peralatan lengkap. “Kami tidak ingin ada proses demokrasi yang terganggu hanya karena masalah kelistrikan,” tegas Darmawan.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengapresiasi kesiapan PLN. Ia menilai keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemilu. “Dengan dukungan PLN, kami optimis seluruh proses pemilu akan berjalan lancar dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik, Andi Wijaya, mengingatkan bahwa di era digital saat ini, kestabilan listrik juga berpengaruh pada keamanan siber, mengingat proses penghitungan suara dan pengiriman data banyak bergantung pada jaringan internet dan server yang memerlukan listrik tanpa henti.
Dengan berbagai persiapan tersebut, PLN optimis dapat memberikan dukungan penuh bagi kelancaran Pemilu 2025, yang menjadi salah satu momen terpenting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.