Kasus Korupsi Menjerat Pejabat Daerah: Dari Semarang hingga Situbondo

Pegawai Bapenda Semarang yang Dilaporkan Hilang Diduga Terlibat Kasus  Korupsi Alih Lahan - Radar Semarang

Jakarta, Juli 2025 โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmennya dengan menetapkan dan menahan sejumlah pejabat daerah dalam berbagai kasus korupsi. Kasus-kasus terbaru melibatkan mantan wali kota, bupati, hingga pengadaan dana publik.


๐Ÿ“Œ 1. Mantan Wali Kota Semarang Ditahan karena Suap dan Gaji ASN Dipotong

  • Pada 19 Februari 2025, mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita), bersama suaminya Alwin Basri, ditahan KPK atas dugaan korupsi suap dan pemotongan gaji pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kota Semarang Tempo+1KPK+1Tempo+3Wikipedia+3tirto.id+3.

  • Ita dituduh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi selama menjabat sebagai wali kota Wikipedia.


๐Ÿ’ผ 2. Bupati Situbondo Disangka Korupsi Dana PEN dan Pengadaan Barang/Jasa

  • KPK menetapkan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Bidang PU Situbondo sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang/jasa tahun 2021โ€“2024 Tempo+5KPK+5tirto.id+5.

  • Keduanya telah ditahan sejak 21 Januari 2025, menunjukkan penindakan serius terhadap penyimpangan dana publik KPK.


๐Ÿ›ฃ๏ธ 3. Proyek Flyover di Riau Ikut Diduga Korupsi

  • Pada 21 Januari 2025, KPK menetapkan lima tersangka kasus korupsi pembangunan flyover di Riau (Simpang Tuanku Ambusaiโ€“Jalan Soekarno Hatta), meliputi pejabat Dinas PUPR serta kontraktor dan konsultan perencana law.uii.ac.id+3KPK+3tirto.id+3.

  • Kasus ini menyoroti korupsi dalam proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada biaya dan kualitas pembangunan di daerah.


๐Ÿ“‰ 4. Eks Bupati Sidoarjo dan Gubernur Bengkulu Juga Terseret

  • Sebelumnya, eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ditangkap KPK pada Mei 2024 atas dugaan penggelapan pajak daerah Wikipedia.

  • Tak ketinggalan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditangkap pada November 2024 terkait pungutan dana ASN untuk kampanye politik, dan saat ini masih dalam tahap penyidikan Wikipedia.


โš ๏ธ Apa Arti Semua Ini?

  1. Penegakan hukum semakin luas: Tidak hanya pejabat pusat, tetapi juga pemda tak luput dari pengawasan KPK.

  2. Modus bervariasi: Suap, pemotongan gaji ASN, manipulasi proyek dan dana PEN, menunjukkan kerentanan dalam berbagai jalur pengelolaan publik.

  3. Pesan kuat antidikorupsi: Penahanan sejumlah tersangka terus memberi sinyal bahwa praktik korupsi, apa pun levelnya, akan ditindak tegas.


โœ… Kesimpulan

Rangkaian penetapan tersangka dari Semarang, Situbondo, Riau, hingga Sidoarjo dan Bengkulu mencerminkan gelombang penindakan pejabat daerah yang intensif di awal tahun 2025. KPK menunjukkan sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, di berbagai level pemerintahan.