Tapanuli Tengah, 10 September 2026 – Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman dan nyaman. Pemulihan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam fase rehabilitasi pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir 2025. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan pada ruang kelas, perpustakaan, fasilitas administrasi, buku pelajaran, komputer, meja, kursi, hingga perangkat pendukung pembelajaran lainnya. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini berupaya mempercepat pekerjaan sesuai pembagian kewenangan masing-masing. Selain memperbaiki bangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar kegiatan belajar tetap tersedia selama proses rekonstruksi berjalan. Langkah tersebut diperlukan agar pemulihan infrastruktur tidak menyebabkan hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak kembali terganggu.
Perhatian terhadap pemulihan pendidikan kembali menguat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau SMA Negeri 1 Barus di Kecamatan Barus pada Jumat, 4 September 2026. Sekolah tersebut menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang mengalami dampak cukup besar ketika banjir melanda Tapanuli Tengah pada November 2025. Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan jajaran pemerintah daerah untuk melihat langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rombongan menerima penjelasan mengenai kondisi bangunan, pengadaan fasilitas belajar, serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Wakil Presiden kemudian memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat kegiatan belajar mengajar yang telah kembali berlangsung. Pemerintah ingin memastikan pemulihan tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi benar-benar membuat siswa dan guru dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan secara normal.
Banjir yang menerjang kawasan Barus sebelumnya membawa air dan lumpur ke lingkungan SMA Negeri 1 Barus dengan ketinggian yang dilaporkan mencapai sekitar 1,5 hingga dua meter di sejumlah bagian. Luapan Sungai Aek Sirahar yang berada sekitar 250 meter di belakang sekolah menyebabkan air masuk dengan cepat sehingga banyak barang tidak sempat diselamatkan. Hampir seluruh ruang kelas dan kantor sempat terendam, sedangkan meja dan kursi siswa sebagian hanyut terbawa aliran air. Buku pelajaran, koleksi perpustakaan, komputer, laptop, dan berbagai perlengkapan pendidikan lainnya juga mengalami kerusakan. Setelah air surut, guru dan warga sekolah membutuhkan waktu beberapa pekan untuk membersihkan lumpur serta memilah fasilitas yang masih dapat digunakan. Banyak buku di perpustakaan akhirnya harus dibuang karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai kembali.
Kegiatan belajar mengajar kemudian secara bertahap dipulihkan meskipun fasilitas sekolah belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana. Ketika pemerintah melakukan peninjauan, beberapa ruang masih membutuhkan perbaikan dan terdapat bagian bangunan yang menggunakan atap seng sebagai solusi sementara. Ketersediaan buku pelajaran juga menjadi perhatian setelah diketahui dua siswa pada satu meja masih menggunakan satu buku secara bersama-sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak dapat berhenti pada rehabilitasi struktur gedung. Peralatan belajar, buku, perpustakaan, meja, kursi, perangkat digital, serta fasilitas pendukung guru harus dipenuhi secara bersamaan. Pemerintah menilai proses belajar memang telah berjalan, tetapi kualitas dan kenyamanan pembelajaran tetap harus dikembalikan secara bertahap. Karena itu, kekurangan yang ditemukan dalam kunjungan lapangan akan menjadi bagian dari evaluasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sekolah.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi segera diselesaikan. Jajarannya diminta tidak menunggu hingga seluruh pekerjaan lain berjalan apabila terdapat bagian yang dapat langsung dikerjakan sesuai kewenangan provinsi. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga diperlukan apabila ditemukan kebutuhan yang berada di luar tanggung jawab satu instansi. Pemerintah menargetkan pekerjaan yang sedang berjalan dapat dituntaskan secara terkoordinasi hingga akhir tahun anggaran. Pendekatan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kondisi ketika satu bagian sekolah telah selesai diperbaiki tetapi fasilitas lain yang diperlukan untuk kegiatan belajar masih tertunda. Penyelesaian secara menyeluruh diharapkan membuat sekolah dapat kembali berfungsi optimal sekaligus lebih siap menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
Pemulihan sekolah di Tapanuli Tengah juga berlangsung di satuan pendidikan lain yang mengalami kerusakan berat. Salah satunya SMP Insani Sorkam yang bangunannya terdampak parah akibat banjir pada akhir 2025. Kerusakan tidak hanya mengenai ruang belajar, tetapi juga perangkat pembelajaran modern yang sebelumnya digunakan siswa dan guru. Untuk menjaga proses pendidikan tetap berjalan, pemerintah bersama mitra menghadirkan ruang kelas darurat sebagai tempat belajar sementara. Pada 2026, sekolah tersebut mendapatkan bantuan sekitar Rp1,24 miliar untuk pembangunan satu ruang kelas baru dan satu perpustakaan, rehabilitasi dua ruang kelas dan ruang administrasi, serta penataan lingkungan sekolah. Keberadaan ruang kelas darurat memungkinkan siswa tetap mengikuti pelajaran ketika proses revitalisasi bangunan permanen berlangsung. Pola tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah agar pembangunan fisik dan keberlangsungan pendidikan dapat berjalan secara bersamaan.
Secara lebih luas, pemulihan sekolah di Tapanuli Tengah menjadi bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan pascabencana di Sumatera. Pemerintah menggunakan beberapa pendekatan berdasarkan tingkat kerusakan setiap satuan pendidikan, mulai dari rehabilitasi, revitalisasi, rekonstruksi hingga relokasi apabila lokasi lama dinilai memiliki risiko tinggi. Ruang kelas darurat disiapkan untuk sekolah yang membutuhkan tempat belajar sementara, sementara bantuan juga diberikan kepada pendidik dan peserta didik yang terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh kehilangan akses pendidikan hanya karena sekolah mereka masih berada dalam proses pembangunan kembali. Karena itu, pemulihan layanan belajar berjalan bersamaan dengan pekerjaan infrastruktur. Pemerintah daerah juga diminta terus memperbarui data kerusakan agar kebutuhan masing-masing sekolah dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Tantangan pemulihan di Tapanuli Tengah tidak hanya berasal dari banyaknya fasilitas yang harus diperbaiki, tetapi juga kondisi wilayah yang masih menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. Kabupaten tersebut masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan banjir bandang dan tanah longsor hingga akhir Desember 2026. Curah hujan yang kembali meningkat pada beberapa periode dapat menghambat pekerjaan konstruksi, normalisasi sungai, maupun pembangunan tanggul di sejumlah kawasan. Kondisi sungai dan kestabilan tanah menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah membangun kembali fasilitas publik secara permanen. Sekolah yang berada dekat aliran sungai membutuhkan perhatian khusus agar pembangunan tidak sekadar mengembalikan kondisi lama tanpa memperhitungkan ancaman bencana berikutnya. Karena itu, prinsip pembangunan yang lebih tangguh menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah juga menilai pemulihan pendidikan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat pascabencana. Kembalinya anak-anak ke sekolah memberikan kepastian bagi keluarga yang selama berbulan-bulan harus menyesuaikan kehidupan akibat kerusakan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Sekolah sekaligus menjadi ruang bagi siswa untuk kembali menjalani rutinitas setelah mengalami situasi bencana yang berat. Guru mempunyai peran penting dalam membantu siswa mengejar materi pembelajaran yang sempat terganggu sekaligus membangun kembali semangat belajar. Karena itu, dukungan tidak hanya diarahkan pada pembangunan gedung, tetapi juga ketersediaan perlengkapan dan lingkungan pendidikan yang layak. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat membuat kegiatan sekolah kembali stabil tanpa menunggu seluruh rehabilitasi kawasan selesai sepenuhnya.
Percepatan pekerjaan kini terus dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Tengah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan pascabencana. Sekolah yang telah kembali digunakan tetap akan dipantau untuk memastikan kebutuhan ruang kelas, buku, meja, kursi, komputer, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya terpenuhi secara bertahap. Pemerintah juga mendorong pekerjaan yang masih tertunda segera dituntaskan sesuai target agar siswa tidak terlalu lama belajar dengan fasilitas sementara. Pengalaman banjir besar akhir 2025 sekaligus menjadi dasar untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih aman dan memiliki ketahanan lebih baik terhadap bencana. Dengan pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah berharap sekolah-sekolah di Tapanuli Tengah bukan hanya kembali berdiri, tetapi juga mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa dan tenaga pendidik. Penyelesaian fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kehidupan masyarakat sekaligus memastikan generasi muda di wilayah terdampak tidak kehilangan kesempatan belajar akibat bencana.





